Lihat Detail
√ Jelaskan Pembentukan Bpupki Dan Ppki Secara Singkat Dan Jelas
Negara Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak dikala itu, bangsa-bangsa lain harus menghormati kedaulatan Negara Indonesia.
Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tentu nya hal ini tidak dilakukan dengan mudah, dan harus melalui proses yang sangat rumit.
Bagaimanakah proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI ?
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah penduduk Jepang di jawa yaitu Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Cosakai).
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat di tunjuk sebagai ketua, sedangkan ketua muda di jabat oleh seorang Jepang berjulukan Ichibangase.
Selama dibentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, sidang pertama membahas ihwal Dasar Negara, dan sidang ke dua membahas ihwal Undang-Undang Dasar.
Dalam BPUPKI ini para tokoh bekerja keras mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat tiga tokoh yang menawarkan pandangan nya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu moh, Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan simpulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Selanjutnya BPUPKI memasuki masa reses selama 1 bulan lebih.
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh alasannya ialah itu, panitia tersebut juga dikenal dengan nama Panitia Sembilan.
Musyawarah panitia sembilan menghasilkan suatu rumusan yang mengabarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka.
Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Pada tanggal 10 Juli 1945, dibahas rancangan undang-undang dasar oleh panitia perancang Undang-undang Dasar yang diketahui oleh Soekarno pada tanggal 11 juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bundar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta.
Sehubungan dengan hal itu panitia tersebut membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djayadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo.
Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka mendapatkan laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu pernyataan, Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).
Badan ini diketuai oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Sementara itu, Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihat.
Dalam Rangka pengangkatan anggota PPKI, Jendral Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Vietnam. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berangkat menuju Vietnam.
Dalam pertemuan di Vietnam pada 12 Agustus 1945, Jendral Terauchi memberikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah pendudukan Jepang telah tetapkan menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia.
Pelaksanaannya sanggup dilakukan segera sehabis persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda.
Demikian klarifikasi sejarah mengenai Proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI, biar artikel ini bermanfaat.
Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tentu nya hal ini tidak dilakukan dengan mudah, dan harus melalui proses yang sangat rumit.
Bagaimanakah proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI ?
Pembentukan BPUPKI
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah penduduk Jepang di jawa yaitu Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Cosakai).
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat di tunjuk sebagai ketua, sedangkan ketua muda di jabat oleh seorang Jepang berjulukan Ichibangase.
Selama dibentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, sidang pertama membahas ihwal Dasar Negara, dan sidang ke dua membahas ihwal Undang-Undang Dasar.
Dalam BPUPKI ini para tokoh bekerja keras mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
Perumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka
Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat tiga tokoh yang menawarkan pandangan nya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu moh, Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan simpulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Selanjutnya BPUPKI memasuki masa reses selama 1 bulan lebih.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh alasannya ialah itu, panitia tersebut juga dikenal dengan nama Panitia Sembilan.
Musyawarah panitia sembilan menghasilkan suatu rumusan yang mengabarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka.
Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Rancangan Undang-Undang Dasar
Pada tanggal 10 Juli 1945, dibahas rancangan undang-undang dasar oleh panitia perancang Undang-undang Dasar yang diketahui oleh Soekarno pada tanggal 11 juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bundar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta.
Sehubungan dengan hal itu panitia tersebut membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djayadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo.
Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka mendapatkan laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu pernyataan, Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembentukan PPKI
Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).
Badan ini diketuai oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Sementara itu, Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihat.
Dalam Rangka pengangkatan anggota PPKI, Jendral Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Vietnam. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berangkat menuju Vietnam.
Dalam pertemuan di Vietnam pada 12 Agustus 1945, Jendral Terauchi memberikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah pendudukan Jepang telah tetapkan menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia.
Pelaksanaannya sanggup dilakukan segera sehabis persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda.
Demikian klarifikasi sejarah mengenai Proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI, biar artikel ini bermanfaat.
Negara Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak dikala itu, bangsa-bangsa lain harus menghormati kedaulatan Negara Indonesia.
Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tentu nya hal ini tidak dilakukan dengan mudah, dan harus melalui proses yang sangat rumit.
Bagaimanakah proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI ?
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah penduduk Jepang di jawa yaitu Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Cosakai).
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat di tunjuk sebagai ketua, sedangkan ketua muda di jabat oleh seorang Jepang berjulukan Ichibangase.
Selama dibentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, sidang pertama membahas ihwal Dasar Negara, dan sidang ke dua membahas ihwal Undang-Undang Dasar.
Dalam BPUPKI ini para tokoh bekerja keras mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat tiga tokoh yang menawarkan pandangan nya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu moh, Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan simpulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Selanjutnya BPUPKI memasuki masa reses selama 1 bulan lebih.
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh alasannya ialah itu, panitia tersebut juga dikenal dengan nama Panitia Sembilan.
Musyawarah panitia sembilan menghasilkan suatu rumusan yang mengabarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka.
Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Pada tanggal 10 Juli 1945, dibahas rancangan undang-undang dasar oleh panitia perancang Undang-undang Dasar yang diketahui oleh Soekarno pada tanggal 11 juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bundar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta.
Sehubungan dengan hal itu panitia tersebut membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djayadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo.
Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka mendapatkan laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu pernyataan, Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).
Badan ini diketuai oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Sementara itu, Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihat.
Dalam Rangka pengangkatan anggota PPKI, Jendral Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Vietnam. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berangkat menuju Vietnam.
Dalam pertemuan di Vietnam pada 12 Agustus 1945, Jendral Terauchi memberikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah pendudukan Jepang telah tetapkan menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia.
Pelaksanaannya sanggup dilakukan segera sehabis persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda.
Demikian klarifikasi sejarah mengenai Proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI, biar artikel ini bermanfaat.
Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tentu nya hal ini tidak dilakukan dengan mudah, dan harus melalui proses yang sangat rumit.
Bagaimanakah proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI ?
Pembentukan BPUPKI
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah penduduk Jepang di jawa yaitu Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Cosakai).
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat di tunjuk sebagai ketua, sedangkan ketua muda di jabat oleh seorang Jepang berjulukan Ichibangase.
Selama dibentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, sidang pertama membahas ihwal Dasar Negara, dan sidang ke dua membahas ihwal Undang-Undang Dasar.
Dalam BPUPKI ini para tokoh bekerja keras mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
Perumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka
Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat tiga tokoh yang menawarkan pandangan nya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu moh, Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan simpulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Selanjutnya BPUPKI memasuki masa reses selama 1 bulan lebih.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh alasannya ialah itu, panitia tersebut juga dikenal dengan nama Panitia Sembilan.
Musyawarah panitia sembilan menghasilkan suatu rumusan yang mengabarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka.
Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Rancangan Undang-Undang Dasar
Pada tanggal 10 Juli 1945, dibahas rancangan undang-undang dasar oleh panitia perancang Undang-undang Dasar yang diketahui oleh Soekarno pada tanggal 11 juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bundar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta.
Sehubungan dengan hal itu panitia tersebut membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djayadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo.
Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka mendapatkan laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu pernyataan, Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembentukan PPKI
Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).
Badan ini diketuai oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Sementara itu, Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihat.
Dalam Rangka pengangkatan anggota PPKI, Jendral Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Vietnam. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berangkat menuju Vietnam.
Dalam pertemuan di Vietnam pada 12 Agustus 1945, Jendral Terauchi memberikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah pendudukan Jepang telah tetapkan menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia.
Pelaksanaannya sanggup dilakukan segera sehabis persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda.
Demikian klarifikasi sejarah mengenai Proses Pembentukan BPUPKI dan PPKI, biar artikel ini bermanfaat.
Lihat Detail
4 Etika dan Moral penggunaan Teknologi
Dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi ada ajaran tentang etika dan moral dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Berikut di artikel ini Saya ulas etika dan moral menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Etika dan Moral Menggunakan Perangkat Teknologi
Etika merupakan sebuah ajaran mengenai baik dan buruknya sikap atau perilaku seseorang, moral merupakan segi kejiwaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Lalu, apa hubungannya ajaran etika dan moral dengan teknologi?.
Nah...disini Saya bagi beberapa 4 macam poin etika dan moral menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi serta poin pelanggaran etika dan moral dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Hak Cipta Perangkat Lunak
 |
| Ilustrasi hak cipta perangkat lunak |
Dalam hal cipta perangkat lunak, pemerintah Indonesia melalui badan departemen kehakiman mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta atas Perangkat lunak atau Software. Dibuatnya undang-undang tersebut untuk payung hukum dalam penggunaan perangkat lunak serta para pembuat perangkat lunak atau software mempunyai perlindungan hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 1 ayat 1.
Dengan dikeluarkan UUHC membuat produsen perangkat lunak atau software menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk hal tersebt dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
Bagi orang yang melanggar hak cipta perangkat lunak atau software dengan cara memperbanyak atau mengcopy, mengedarkan secara illegal maka akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang No.19 tentang hak cipta.
Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan perangkat lunak atau software bajakan/illegal atau membuat duplikasi barang palsu.
Hak cipta perangkat lunak adalah poin pertama dalam etika dan moral menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Menghargai Karya Orang Lain
 |
| Ilustrasi apresiasi |
Misalnya seorang penulis membuat karya buku ensiklopedia lalu penulis buku itu merasa bahwa karya nya belum pernah dibuat orang lain sebelumnya.
Maka untuk menghargai hasil karya seseorang. Pemerintah Indonesia melalui badan departemen kehakiman membuat sebuah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang melindungi setiap hasil karya cipta dan intelektual.
Undang-Undang tersebut berlaku untuk perangkat lunak atau software. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan perangkat lunak yang palsu atau illegal harus membeli perangkat lunak atau software yang asli, tidak boleh mengoprek perangkat lunak atau software yang ciptakan orang lain, kecuali software yang gratis dan open source (terbuka untuk di modifikasi), serta tidak boleh menggunakan perangkat lunak atau software untuk kejahatan kriminal misalnya meretas.
Menghargai karya orang lain merupakan poin kedua dalam etika dan moral dalam menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Illegal Copy
 |
| Ilustrasi perangkat lunak bajakan |
Masih banyak praktek mengcopy atau menyalin software dari satu tempat ke tempat lain, Anda boleh melakukan praktek mengcopy atau menyalin software tapi harus software yang gratis dan sumber terbuka yang mana software itu diizinkan untuk di salin dan dibagikan oleh produsen perangkat lunak atau software tersebut. Contohnya sistem operasi linux.
Praktek illegal copy selalu terjadi karena alasan keuangan. Memang nyatanya seperti itu, menurut opini Saya harga software atau perangkat lunak itu memang tidak mahal jika dibuat di negara itu dan kebanyakan menggunakan mata uang dollar yang dimana negeri kita mata uang rupiah berbanding jauh dengan dollar, yang membuat perangkat lunak atau software itu mahal karena dibayar dengan mata uang dollar dan rupiah tertindih oleh dollar.
Maka dari itu kita harus belajar dan menciptakan perangkat lunak buatan sendiri walau kalah saing dengan buatan luar negeri, namun kita maksimalkan usaha kita dan berkolaborasi di era ini.
Illegal copy merupakan poin ketiga dalam etika dan moral dalam penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi.
Memodifikasi Program Orang Lain
 |
| Ilustrasi memodifikasi program |
Memodifikasi perangkat lunak atau software itu dilarang keras!, praktek ini masih saja terjadi sampai saat ini dengan cara mengoprek source program dan menambahkan atau mengurangi sesuatu.
Memodifikasi program orang lain masuk dalam poin ke empat dalam etika dan moral dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi.
Kesimpulan
Dari yang Saya tadi sampaikan di atas, terdapat 4 poin penting yang harus ditelaah yaitu :
- Hak cipta perangkat lunak, tidak boleh mengedarkan atau memperbanyak tanpa seizin produsen perangkat lunak atau software.
- Menghargai karya orang lain, tidak boleh menambah atau mengurangi perangkat lunak dan menyalahgunakannya serta membeli perangkat lunak atau software yang asli atau ori walau harga mahal tapi pasti dan mendapatkan fitur lebih serta mendukung produsen untuk berkarya.
- Illegal copy, tidak boleh mengcopy atau menyalin perangkat lunak atau software.
- Memodifikasi program orang lain, tidak boleh menambah atau mengurangi isi perangkat lunak atau software tersebut.
Mungkin itu saja mengenai etika dan moral dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi, jangan lupa share ke teman-teman mu dan komen bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan.
Sampai jumpa di artikel selanjutnya...
Dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi ada ajaran tentang etika dan moral dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Berikut di artikel ini Saya ulas etika dan moral menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Etika dan Moral Menggunakan Perangkat Teknologi
Etika merupakan sebuah ajaran mengenai baik dan buruknya sikap atau perilaku seseorang, moral merupakan segi kejiwaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Lalu, apa hubungannya ajaran etika dan moral dengan teknologi?.
Nah...disini Saya bagi beberapa 4 macam poin etika dan moral menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi serta poin pelanggaran etika dan moral dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Hak Cipta Perangkat Lunak
|
| Ilustrasi hak cipta perangkat lunak |
Dalam hal cipta perangkat lunak, pemerintah Indonesia melalui badan departemen kehakiman mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta atas Perangkat lunak atau Software. Dibuatnya undang-undang tersebut untuk payung hukum dalam penggunaan perangkat lunak serta para pembuat perangkat lunak atau software mempunyai perlindungan hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 1 ayat 1.
Dengan dikeluarkan UUHC membuat produsen perangkat lunak atau software menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk hal tersebt dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
Bagi orang yang melanggar hak cipta perangkat lunak atau software dengan cara memperbanyak atau mengcopy, mengedarkan secara illegal maka akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang No.19 tentang hak cipta.
Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan perangkat lunak atau software bajakan/illegal atau membuat duplikasi barang palsu.
Hak cipta perangkat lunak adalah poin pertama dalam etika dan moral menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Menghargai Karya Orang Lain
|
| Ilustrasi apresiasi |
Misalnya seorang penulis membuat karya buku ensiklopedia lalu penulis buku itu merasa bahwa karya nya belum pernah dibuat orang lain sebelumnya.
Maka untuk menghargai hasil karya seseorang. Pemerintah Indonesia melalui badan departemen kehakiman membuat sebuah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang melindungi setiap hasil karya cipta dan intelektual.
Undang-Undang tersebut berlaku untuk perangkat lunak atau software. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan perangkat lunak yang palsu atau illegal harus membeli perangkat lunak atau software yang asli, tidak boleh mengoprek perangkat lunak atau software yang ciptakan orang lain, kecuali software yang gratis dan open source (terbuka untuk di modifikasi), serta tidak boleh menggunakan perangkat lunak atau software untuk kejahatan kriminal misalnya meretas.
Menghargai karya orang lain merupakan poin kedua dalam etika dan moral dalam menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi.
Illegal Copy
|
| Ilustrasi perangkat lunak bajakan |
Masih banyak praktek mengcopy atau menyalin software dari satu tempat ke tempat lain, Anda boleh melakukan praktek mengcopy atau menyalin software tapi harus software yang gratis dan sumber terbuka yang mana software itu diizinkan untuk di salin dan dibagikan oleh produsen perangkat lunak atau software tersebut. Contohnya sistem operasi linux.
Praktek illegal copy selalu terjadi karena alasan keuangan. Memang nyatanya seperti itu, menurut opini Saya harga software atau perangkat lunak itu memang tidak mahal jika dibuat di negara itu dan kebanyakan menggunakan mata uang dollar yang dimana negeri kita mata uang rupiah berbanding jauh dengan dollar, yang membuat perangkat lunak atau software itu mahal karena dibayar dengan mata uang dollar dan rupiah tertindih oleh dollar.
Maka dari itu kita harus belajar dan menciptakan perangkat lunak buatan sendiri walau kalah saing dengan buatan luar negeri, namun kita maksimalkan usaha kita dan berkolaborasi di era ini.
Illegal copy merupakan poin ketiga dalam etika dan moral dalam penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi.
Memodifikasi Program Orang Lain
|
| Ilustrasi memodifikasi program |
Memodifikasi perangkat lunak atau software itu dilarang keras!, praktek ini masih saja terjadi sampai saat ini dengan cara mengoprek source program dan menambahkan atau mengurangi sesuatu.
Memodifikasi program orang lain masuk dalam poin ke empat dalam etika dan moral dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi.
Kesimpulan
Dari yang Saya tadi sampaikan di atas, terdapat 4 poin penting yang harus ditelaah yaitu :
- Hak cipta perangkat lunak, tidak boleh mengedarkan atau memperbanyak tanpa seizin produsen perangkat lunak atau software.
- Menghargai karya orang lain, tidak boleh menambah atau mengurangi perangkat lunak dan menyalahgunakannya serta membeli perangkat lunak atau software yang asli atau ori walau harga mahal tapi pasti dan mendapatkan fitur lebih serta mendukung produsen untuk berkarya.
- Illegal copy, tidak boleh mengcopy atau menyalin perangkat lunak atau software.
- Memodifikasi program orang lain, tidak boleh menambah atau mengurangi isi perangkat lunak atau software tersebut.
Mungkin itu saja mengenai etika dan moral dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi, jangan lupa share ke teman-teman mu dan komen bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan.
Sampai jumpa di artikel selanjutnya...
Lihat Detail
√ Perumusan Teks Dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Teks proklamasi yang sering dikumandangkan setiap 17 Agustus merupakan hasil perumusan dari para tokoh terdahulu, meskipun hanya terdiri beberapa baris tetapi teks ini merupakan salah satu tanda bangsa Indonesia merdeka.
Berikut ini kronologi perumusan, pelaksanaan, hingga penyebaran gosip proklamasi kala itu.
Perumusan Teks Proklamasi
Pada pukul 23.00 WIB rombongan Soekarno-Hatta telah hingga di Jakarta, rombongan kemudian menuju rumah Laksamana Tadeshi Maeda di JL. Imam Bonjol No.1 Jakarta. Dirumah Laksamana Maeda inilah teks proklamasi disusun.
Soekarno, Moh.Hatta, dan Ahmad Subardjo bertindak sebagai penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tiga tokoh cowok yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M Diah ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka.
Soekarno, Moh.Hatta, dan Ahmad Subardjo bertindak sebagai penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tiga tokoh cowok yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M Diah ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka.
Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar, kalimat pertama merupakan buah pedoman dari Ahmad Subardjo, dan kalimat terakhir merupakan sebuah pedoman dari Moh.Hatta, sebagai hasil negosiasi mereka bertiga, di peroleh rumusan proklamasi yang ditulis oleh Soekarno goresan pena tersebut ibarat gambar dibawah ini.
Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para perumus naskah pun lantas menemui rombongan yang menunggu di serambi muka. Pada pukul 04.00 WIB, Soekarno membaca rumusan naskah proklamasi yang pribadi disetujui oleh hadirin.
Namun, kemudian muncul problem wacana siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Soekarno dan Moh.Hatta menyarankan supaya semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.
Namun, kemudian muncul problem wacana siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Soekarno dan Moh.Hatta menyarankan supaya semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.
Usul tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar hadirin. Kemudian Sukarni mengusulkan supaya yang menandatangani naskah proklamasi cukup dua orang, yakni Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Sukarni tersebut disetujui oleh para hadirin yang hadir.
Dengan disetujuinya anjuran Sukarni, selanjutnya Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi menurut goresan pena Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.
Perubahan tersebut antara lain "tempoh" menjadi "tempo", "hal2" menjadi "hal-hal", "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan "Djakarta, 17-8-'05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05.
Perubahan tersebut antara lain "tempoh" menjadi "tempo", "hal2" menjadi "hal-hal", "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan "Djakarta, 17-8-'05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05.
Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Pembacaan atau pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada mulanya direncanakan di Lapangan Ikada. Namun dibatalkan alasannya ialah adanya kekhawatiran terjadinya bentrok antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang.
Maka pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan didepan rumah Soekarno tepatnya di JL. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.
Maka pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan didepan rumah Soekarno tepatnya di JL. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.
Adapun program lainnya ialah sebagai berikut :
1. pertama, pembacaan teks proklamasi
2. kedua, pengibaran bendera merah putih
3. ketiga, sambutan oleh wali kota Jakarta, Soewiryo dan dr. Moewardi
Penyebaran Berita Proklamasi
Sambutan dan pinjaman terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia cukup luas dikalangan masyarakat Indonesia dengan penuh semangat, rakyat Indonesia berbagi gosip proklamasi. Berita proklamasi tersebut menyebar ke hampir seluruh penjuru tanah air, walaupun masih dikuasai Jepang, ternyata radio merupakan sarana penting didalam menyebar luaskan gosip proklamasi.
Tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Kantor gosip Jepang, Domei sanggup dikacaukan, bahkan gosip Kemerdekaan Indonesia sanggup tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri.
Tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Kantor gosip Jepang, Domei sanggup dikacaukan, bahkan gosip Kemerdekaan Indonesia sanggup tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri.
Surat kabar yang pertama kali berbagi wacana gosip proklamasi Kemerdekaan Indonesia ialah Tjahaja yang terbit di Bandung dan Soeara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan gosip proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambilalihan pucuk pimpinan, dan semangat berjuang untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Berita Proklamasi juga disampaikan di daerah-daerah melalui para utusan daerah. Para utusan tersebut antara lain Teuku Muhammad Hasan untuk tempat Sumatra, Sam Ratulangie untuk tempat Sulawesi, Ktut Puja untuk tempat Nusa Tenggara, dan P.Mohammad Noor untuk tempat Kalimantan.
Demikian pembahasan tentang Perumusan Teks dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Teks proklamasi yang sering dikumandangkan setiap 17 Agustus merupakan hasil perumusan dari para tokoh terdahulu, meskipun hanya terdiri beberapa baris tetapi teks ini merupakan salah satu tanda bangsa Indonesia merdeka.
Berikut ini kronologi perumusan, pelaksanaan, hingga penyebaran gosip proklamasi kala itu.
Perumusan Teks Proklamasi
Pada pukul 23.00 WIB rombongan Soekarno-Hatta telah hingga di Jakarta, rombongan kemudian menuju rumah Laksamana Tadeshi Maeda di JL. Imam Bonjol No.1 Jakarta. Dirumah Laksamana Maeda inilah teks proklamasi disusun.
Soekarno, Moh.Hatta, dan Ahmad Subardjo bertindak sebagai penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tiga tokoh cowok yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M Diah ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka.
Soekarno, Moh.Hatta, dan Ahmad Subardjo bertindak sebagai penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tiga tokoh cowok yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M Diah ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka.
Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar, kalimat pertama merupakan buah pedoman dari Ahmad Subardjo, dan kalimat terakhir merupakan sebuah pedoman dari Moh.Hatta, sebagai hasil negosiasi mereka bertiga, di peroleh rumusan proklamasi yang ditulis oleh Soekarno goresan pena tersebut ibarat gambar dibawah ini.
Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para perumus naskah pun lantas menemui rombongan yang menunggu di serambi muka. Pada pukul 04.00 WIB, Soekarno membaca rumusan naskah proklamasi yang pribadi disetujui oleh hadirin.
Namun, kemudian muncul problem wacana siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Soekarno dan Moh.Hatta menyarankan supaya semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.
Namun, kemudian muncul problem wacana siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Soekarno dan Moh.Hatta menyarankan supaya semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.
Usul tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar hadirin. Kemudian Sukarni mengusulkan supaya yang menandatangani naskah proklamasi cukup dua orang, yakni Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Sukarni tersebut disetujui oleh para hadirin yang hadir.
Dengan disetujuinya anjuran Sukarni, selanjutnya Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi menurut goresan pena Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.
Perubahan tersebut antara lain "tempoh" menjadi "tempo", "hal2" menjadi "hal-hal", "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan "Djakarta, 17-8-'05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05.
Perubahan tersebut antara lain "tempoh" menjadi "tempo", "hal2" menjadi "hal-hal", "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan "Djakarta, 17-8-'05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05.
Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Pembacaan atau pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada mulanya direncanakan di Lapangan Ikada. Namun dibatalkan alasannya ialah adanya kekhawatiran terjadinya bentrok antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang.
Maka pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan didepan rumah Soekarno tepatnya di JL. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.
Maka pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan didepan rumah Soekarno tepatnya di JL. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.
Adapun program lainnya ialah sebagai berikut :
1. pertama, pembacaan teks proklamasi
2. kedua, pengibaran bendera merah putih
3. ketiga, sambutan oleh wali kota Jakarta, Soewiryo dan dr. Moewardi
Penyebaran Berita Proklamasi
Sambutan dan pinjaman terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia cukup luas dikalangan masyarakat Indonesia dengan penuh semangat, rakyat Indonesia berbagi gosip proklamasi. Berita proklamasi tersebut menyebar ke hampir seluruh penjuru tanah air, walaupun masih dikuasai Jepang, ternyata radio merupakan sarana penting didalam menyebar luaskan gosip proklamasi.
Tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Kantor gosip Jepang, Domei sanggup dikacaukan, bahkan gosip Kemerdekaan Indonesia sanggup tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri.
Tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Kantor gosip Jepang, Domei sanggup dikacaukan, bahkan gosip Kemerdekaan Indonesia sanggup tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri.
Surat kabar yang pertama kali berbagi wacana gosip proklamasi Kemerdekaan Indonesia ialah Tjahaja yang terbit di Bandung dan Soeara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan gosip proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambilalihan pucuk pimpinan, dan semangat berjuang untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Berita Proklamasi juga disampaikan di daerah-daerah melalui para utusan daerah. Para utusan tersebut antara lain Teuku Muhammad Hasan untuk tempat Sumatra, Sam Ratulangie untuk tempat Sulawesi, Ktut Puja untuk tempat Nusa Tenggara, dan P.Mohammad Noor untuk tempat Kalimantan.
Demikian pembahasan tentang Perumusan Teks dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Lihat Detail
√ 7 Pengertian Perubahan Sosial Berdasarkan Para Ahli
Halo teman-teman kali ini akan membagikan artikel mengenai Pengertian Sosial Menurut Para Ahli dan akan saya jelaskan satu persatu pendapat para andal mengenai pengertian perubahan sosial.
1. Selo Soemardjan
3. William F. Ogburn
4. Robert Maclver
5. Samuel Koening
6. J.L. Gillin dan J.P Gillin
7. Parsudi Suparlan
Setiap masyarakat niscaya mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan tersebut proses modifikasi struktur sosial dan contoh budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu tanda-tanda umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar insan yang selalu ingin mengadakan perubahan.
Perubahan sosial mempunyai makna yang sangat luas dan meliputi banyak sekali segi kehidupan manusia, ibarat ekonomi, sosial, dan politik. Oleh alasannya ialah itu, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, contoh perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, serta kemasyarakatan.
Berikut beberapa pendapat berdasarkan para andal perihal perubahan sosial.
Perubahan sosial ialah perubahan pada lambang-lambang kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mensugesti sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan sikap di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Kingsley Davis
Perubahan sosial ialah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, munculnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan antara buruh dengan majikan. Hal ini juga sama dengan organisasi-organisasi lainnya.
Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, ibarat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar lengan berkuasa terhadap contoh pikir masyarakat.
Perubahan sosial sebagai perubahan dalam kekerabatan sosial (Social Relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) kekerabatan sosial.
Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi ini sanggup terjadi alasannya ialah faktor-faktor intern maupun ekstern.
Mereka melihat perubahan sosial sebagai suatu variasai dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik alasannya ialah perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun alasannya ialah adanya difusi ataupun penemuan-penemuan gres dalam masyarakat.
Perubahan sosial ialah perubahan dalam struktur sosial dalam pola-pola kekerabatan sosial yang meliputi sistem status, kekerabatan keluarga, sistem politik dan kekuasaan, maupun penduduk.
Itulah 7 Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli yang sanggup saya jelaskan, jangan lupa baca juga mengenai teori yang menjelaskan perihal perubahan sosial. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat dan sanggup membantu teman-teman mempelajari perihal perubahan sosial.
Halo teman-teman kali ini akan membagikan artikel mengenai Pengertian Sosial Menurut Para Ahli dan akan saya jelaskan satu persatu pendapat para andal mengenai pengertian perubahan sosial.
1. Selo Soemardjan
3. William F. Ogburn
4. Robert Maclver
5. Samuel Koening
6. J.L. Gillin dan J.P Gillin
7. Parsudi Suparlan
Setiap masyarakat niscaya mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan tersebut proses modifikasi struktur sosial dan contoh budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu tanda-tanda umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar insan yang selalu ingin mengadakan perubahan.
Perubahan sosial mempunyai makna yang sangat luas dan meliputi banyak sekali segi kehidupan manusia, ibarat ekonomi, sosial, dan politik. Oleh alasannya ialah itu, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, contoh perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, serta kemasyarakatan.
Berikut beberapa pendapat berdasarkan para andal perihal perubahan sosial.
Perubahan sosial ialah perubahan pada lambang-lambang kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mensugesti sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan sikap di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Kingsley Davis
Perubahan sosial ialah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, munculnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan antara buruh dengan majikan. Hal ini juga sama dengan organisasi-organisasi lainnya.
Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, ibarat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar lengan berkuasa terhadap contoh pikir masyarakat.
Perubahan sosial sebagai perubahan dalam kekerabatan sosial (Social Relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) kekerabatan sosial.
Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi ini sanggup terjadi alasannya ialah faktor-faktor intern maupun ekstern.
Mereka melihat perubahan sosial sebagai suatu variasai dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik alasannya ialah perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun alasannya ialah adanya difusi ataupun penemuan-penemuan gres dalam masyarakat.
Perubahan sosial ialah perubahan dalam struktur sosial dalam pola-pola kekerabatan sosial yang meliputi sistem status, kekerabatan keluarga, sistem politik dan kekuasaan, maupun penduduk.
Itulah 7 Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli yang sanggup saya jelaskan, jangan lupa baca juga mengenai teori yang menjelaskan perihal perubahan sosial. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat dan sanggup membantu teman-teman mempelajari perihal perubahan sosial.
Lihat Detail
√ Teori-Teori Perubahan Sosial, Lengkap!
Perubahan sosial merupakan suatu hal yang masuk akal dan akan terus berlangsung sepanjang insan berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial terjadi lantaran adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun immateril.
Para Sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial yaitu kondisi-kondisi sosial primer yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud antara lain kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, ataupun biologis. kondisi ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya.
Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut.
1. Teori-Teori Klasik
Perspektif klasik mengenai perubahan sosial diwakili oleh beberapa teori, diantaranya.
a. Teori Linear
Menurut teori ini, perkembangan masyarakat selalu mengikuti suatu pola yang pasti. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya wacana teori linear ialah Auguste Comte (1798-1857). Menurut Comte, kemajuan progresif perubahan insan mengikuti suatu jalan yang alami, sama dan tak terelakkan (unilinear).
Pemikiran unilinear sanggup dicermati juga dalam karya Herbert Spencer (1982). Ia mengemukakan bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner, dari struktur yang homogen menjadi heterogen.
Misalnya, suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner bergerak ke arah yang lebih besar, kemajemukan dan kepastian sampai terwujudlah suatu bangsa yang beradab.
Misalnya, suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner bergerak ke arah yang lebih besar, kemajemukan dan kepastian sampai terwujudlah suatu bangsa yang beradab.
Comte dan Spencer berbicara mengenai perubahan yang senantiasa menuju ke arah kemajuan, namun ada pula pandangan unilinear yang cendrung mengangungkan masa lampau, serta melihat bahwa masyarakat justru berkembang ke arah kemunduran. pandangan ini disebut primitivisme dan dikemukakan oleh Wilbert E. Moore (1963).
b. Teori Siklus
Menurut teori siklus, masyarakat berkembang menyerupai roda, kadang naik dan kadang turun. dalam buku The Decline of The West (1926), Oswald Spengler mengemukakan pandangan nya yaitu kebudayaan tumbuh, berkembang, dan memudar menyerupai perjalanan gelombang yang muncul mendadak, berkembang, kemudian lenyap.
Sebagai contoh, Spengler mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang sekarang telah hilang, menyerupai Yunani, Romawi, dan Mesir.
Selain Spengler, pandangan wacana teori siklus juga dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam tulisannya mengenai sirkulasi kaum elit, Pareto mengemukakan bahwa tiap masyarakat tersusun atas lapisan bawah (nonelit) dan lapisan atas (elit).
Menurut pareto, aristokrasi atau pemerintah akan senantiasa mengalami transformasi. Suatu aristokrasi hanya sanggup bertahan untuk waktu tertentu saja, sebelum kesannya di ganti oleh aristokrasi gres yang berasal dari lapisan bawah. Hal ini akan berlangsung secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, Spengler mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang sekarang telah hilang, menyerupai Yunani, Romawi, dan Mesir.
Selain Spengler, pandangan wacana teori siklus juga dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam tulisannya mengenai sirkulasi kaum elit, Pareto mengemukakan bahwa tiap masyarakat tersusun atas lapisan bawah (nonelit) dan lapisan atas (elit).
Menurut pareto, aristokrasi atau pemerintah akan senantiasa mengalami transformasi. Suatu aristokrasi hanya sanggup bertahan untuk waktu tertentu saja, sebelum kesannya di ganti oleh aristokrasi gres yang berasal dari lapisan bawah. Hal ini akan berlangsung secara berkelanjutan.
2. Teori-Teori Modern
Adapun pandangan modern mengenai perubahan sosial sanggup dibagi atas.
a. Teori Modernisasi
Teori Modernisasi lahir sebagai bentuk kejadian penting dunia sesudah Perang Dunia II, yakni :
- Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan secara umum dikuasai dunia.
- Pada dikala yang hampir bersamaan, terjadi ekspansi gerakan komunis sedunia.
- Lahirnya negara-negara merdeka gres di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan daerah-daerah jajahan Eropa.
Asumsi umum teori ini yaitu bahwa negara-negara ndeso akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat, sehingga akan menjadi negara berkembang melalui proses modernisasi.
Teori ini berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi aneka macam kekurangan dan masalahnya, sehingga sanggup mencapai tahap tinggal landas (take off) melalui lima tahap pembangunan ekonomi.
Tahap pembangunan tersebut mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat komunis massa tinggi. Asumsi tersebut dikemukakan oleh W.W Rostow.
Teori ini berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi aneka macam kekurangan dan masalahnya, sehingga sanggup mencapai tahap tinggal landas (take off) melalui lima tahap pembangunan ekonomi.
Tahap pembangunan tersebut mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat komunis massa tinggi. Asumsi tersebut dikemukakan oleh W.W Rostow.
b. Teori Ketergantungan
Teori ketergantungan (dependencia) sering juga disebut dengan teori keterbelakangan (underdevelopment). Teori ini berasumsi bahwa pembangunan adakalanya menjadikan ketergantungan.
c. Teori Sistem Dunia
Menurut teori yang dirumuskan Immanuel Wallerstein, perekonomian kapitalis dunia telah mambawa pada perubahan dimana dunia sekarang tersusun atas tiga bagian, yaitu :
- Negara-Negara Inti. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang semenjak kala ke-16 mengawali proses industrialisasi dan berkembang pesat.
- Negara-Negara Semi Periferi. Negara-negara di Eropa selatan menjalin kekerabatan dengan negara-negara inti dan secara irit kurang berkembang.
- Negara-Negara Periferi. Wilayah ini mencakup tempat Asia dan Afrika yang masih berkembang.
Nah itulah pembahasan mengenai Teori-Teori Perubahan Sosial yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk mencar ilmu wacana teori perubahan sosial.
Perubahan sosial merupakan suatu hal yang masuk akal dan akan terus berlangsung sepanjang insan berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial terjadi lantaran adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun immateril.
Para Sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial yaitu kondisi-kondisi sosial primer yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud antara lain kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, ataupun biologis. kondisi ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya.
Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut.
1. Teori-Teori Klasik
Perspektif klasik mengenai perubahan sosial diwakili oleh beberapa teori, diantaranya.
a. Teori Linear
Menurut teori ini, perkembangan masyarakat selalu mengikuti suatu pola yang pasti. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya wacana teori linear ialah Auguste Comte (1798-1857). Menurut Comte, kemajuan progresif perubahan insan mengikuti suatu jalan yang alami, sama dan tak terelakkan (unilinear).
Pemikiran unilinear sanggup dicermati juga dalam karya Herbert Spencer (1982). Ia mengemukakan bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner, dari struktur yang homogen menjadi heterogen.
Misalnya, suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner bergerak ke arah yang lebih besar, kemajemukan dan kepastian sampai terwujudlah suatu bangsa yang beradab.
Misalnya, suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner bergerak ke arah yang lebih besar, kemajemukan dan kepastian sampai terwujudlah suatu bangsa yang beradab.
Comte dan Spencer berbicara mengenai perubahan yang senantiasa menuju ke arah kemajuan, namun ada pula pandangan unilinear yang cendrung mengangungkan masa lampau, serta melihat bahwa masyarakat justru berkembang ke arah kemunduran. pandangan ini disebut primitivisme dan dikemukakan oleh Wilbert E. Moore (1963).
b. Teori Siklus
Menurut teori siklus, masyarakat berkembang menyerupai roda, kadang naik dan kadang turun. dalam buku The Decline of The West (1926), Oswald Spengler mengemukakan pandangan nya yaitu kebudayaan tumbuh, berkembang, dan memudar menyerupai perjalanan gelombang yang muncul mendadak, berkembang, kemudian lenyap.
Sebagai contoh, Spengler mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang sekarang telah hilang, menyerupai Yunani, Romawi, dan Mesir.
Selain Spengler, pandangan wacana teori siklus juga dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam tulisannya mengenai sirkulasi kaum elit, Pareto mengemukakan bahwa tiap masyarakat tersusun atas lapisan bawah (nonelit) dan lapisan atas (elit).
Menurut pareto, aristokrasi atau pemerintah akan senantiasa mengalami transformasi. Suatu aristokrasi hanya sanggup bertahan untuk waktu tertentu saja, sebelum kesannya di ganti oleh aristokrasi gres yang berasal dari lapisan bawah. Hal ini akan berlangsung secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, Spengler mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang sekarang telah hilang, menyerupai Yunani, Romawi, dan Mesir.
Selain Spengler, pandangan wacana teori siklus juga dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam tulisannya mengenai sirkulasi kaum elit, Pareto mengemukakan bahwa tiap masyarakat tersusun atas lapisan bawah (nonelit) dan lapisan atas (elit).
Menurut pareto, aristokrasi atau pemerintah akan senantiasa mengalami transformasi. Suatu aristokrasi hanya sanggup bertahan untuk waktu tertentu saja, sebelum kesannya di ganti oleh aristokrasi gres yang berasal dari lapisan bawah. Hal ini akan berlangsung secara berkelanjutan.
2. Teori-Teori Modern
Adapun pandangan modern mengenai perubahan sosial sanggup dibagi atas.
a. Teori Modernisasi
Teori Modernisasi lahir sebagai bentuk kejadian penting dunia sesudah Perang Dunia II, yakni :
- Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan secara umum dikuasai dunia.
- Pada dikala yang hampir bersamaan, terjadi ekspansi gerakan komunis sedunia.
- Lahirnya negara-negara merdeka gres di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan daerah-daerah jajahan Eropa.
Asumsi umum teori ini yaitu bahwa negara-negara ndeso akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat, sehingga akan menjadi negara berkembang melalui proses modernisasi.
Teori ini berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi aneka macam kekurangan dan masalahnya, sehingga sanggup mencapai tahap tinggal landas (take off) melalui lima tahap pembangunan ekonomi.
Tahap pembangunan tersebut mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat komunis massa tinggi. Asumsi tersebut dikemukakan oleh W.W Rostow.
Teori ini berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi aneka macam kekurangan dan masalahnya, sehingga sanggup mencapai tahap tinggal landas (take off) melalui lima tahap pembangunan ekonomi.
Tahap pembangunan tersebut mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat komunis massa tinggi. Asumsi tersebut dikemukakan oleh W.W Rostow.
b. Teori Ketergantungan
Teori ketergantungan (dependencia) sering juga disebut dengan teori keterbelakangan (underdevelopment). Teori ini berasumsi bahwa pembangunan adakalanya menjadikan ketergantungan.
c. Teori Sistem Dunia
Menurut teori yang dirumuskan Immanuel Wallerstein, perekonomian kapitalis dunia telah mambawa pada perubahan dimana dunia sekarang tersusun atas tiga bagian, yaitu :
- Negara-Negara Inti. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang semenjak kala ke-16 mengawali proses industrialisasi dan berkembang pesat.
- Negara-Negara Semi Periferi. Negara-negara di Eropa selatan menjalin kekerabatan dengan negara-negara inti dan secara irit kurang berkembang.
- Negara-Negara Periferi. Wilayah ini mencakup tempat Asia dan Afrika yang masih berkembang.
Nah itulah pembahasan mengenai Teori-Teori Perubahan Sosial yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk mencar ilmu wacana teori perubahan sosial.
Lihat Detail
√ Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan
Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan perihal Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan secara lengkap dan tepat, semoga ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.
Pada awal berdirinya, Republik Indonesia mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari perintah kedudukan Jepang. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.
Ditambah diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar. Tidak mengherankan apabila kita mengalami kekacauan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah tidak sanggup menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, alasannya yaitu belum mempunyai penggantinya.
Situasi ekonomi diperparah dengan blokade Belanda semenjak kedatangan kembali ke Indonesia bersama sekutu. Alasan pihak Belanda melaksanakan blokade yaitu sebagai berikut :
- Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
- Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha abnormal lainnya.
- Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.
Tujuan dari blokade ini yaitu menjatuhkan Republik Indonesia yang gres berdiri dengan senjata ekonomi. Akan tetapi apapun tindakan Belanda, pemerintah RI tidak mengalah dan tidak tinggal diam.
Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap.
Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap.
Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah menerima pinjaman dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Keberhasilan ini menawarkan betapa besar dogma dan pinjaman rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.
Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NIKA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah merosot.
Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang gres sebelum situasi politik mantap, alasannya yaitu pengeluaran itu mempunyai arti politik.
Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang gres sebelum situasi politik mantap, alasannya yaitu pengeluaran itu mempunyai arti politik.
Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Republik Indonesia" (ORI).
Sejak dikala itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.
Sejak dikala itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.
Selanjutnya pada bulan Februari 1946, pemerintah berusaha merancang penyelesaian dilema ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Dalam Konferensi pertama ini, pemerintah berusaha menanggulangi dilema ekonomi secara konseptual.
Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, menyerupai meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, dilema sandang status, dan manajemen milik perkebunan asing.
Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, menyerupai meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, dilema sandang status, dan manajemen milik perkebunan asing.
Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat planning Board (Badang Perancang Ekonomi).
Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat planning Board (Badang Perancang Ekonomi).
Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi yaitu sebagai beriku.
- Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
- Bangunan umum vital milik abnormal akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
- Perusahaan modal abnormal akan dikembalikan kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian RI-Belanda.
Usaha yang ditempuh Badan Perancang Ekonomi belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh alasannya yaitu itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi untuk memecahkan dilema ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis.
I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.
I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.
- Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
- Pencegahan penyembelihan binatang pertanian.
- Penanaman kembali tanah-tanah kosong.
- Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.
Di samping itu, pemerintah juga berusaha mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri semenjak zaman Jepang digiatkan lagi.
Selain PTE, juga ada beberapa perjuangan adonan menyerupai Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.
Nah itulah pembahasan mengenai Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk berguru perihal teori perubahan sosial.Selain PTE, juga ada beberapa perjuangan adonan menyerupai Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.
Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan perihal Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan secara lengkap dan tepat, semoga ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.
Pada awal berdirinya, Republik Indonesia mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari perintah kedudukan Jepang. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.
Ditambah diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar. Tidak mengherankan apabila kita mengalami kekacauan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah tidak sanggup menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, alasannya yaitu belum mempunyai penggantinya.
Situasi ekonomi diperparah dengan blokade Belanda semenjak kedatangan kembali ke Indonesia bersama sekutu. Alasan pihak Belanda melaksanakan blokade yaitu sebagai berikut :
- Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
- Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha abnormal lainnya.
- Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.
Tujuan dari blokade ini yaitu menjatuhkan Republik Indonesia yang gres berdiri dengan senjata ekonomi. Akan tetapi apapun tindakan Belanda, pemerintah RI tidak mengalah dan tidak tinggal diam.
Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap.
Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap.
Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah menerima pinjaman dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Keberhasilan ini menawarkan betapa besar dogma dan pinjaman rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.
Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NIKA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah merosot.
Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang gres sebelum situasi politik mantap, alasannya yaitu pengeluaran itu mempunyai arti politik.
Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang gres sebelum situasi politik mantap, alasannya yaitu pengeluaran itu mempunyai arti politik.
Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Republik Indonesia" (ORI).
Sejak dikala itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.
Sejak dikala itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.
Selanjutnya pada bulan Februari 1946, pemerintah berusaha merancang penyelesaian dilema ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Dalam Konferensi pertama ini, pemerintah berusaha menanggulangi dilema ekonomi secara konseptual.
Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, menyerupai meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, dilema sandang status, dan manajemen milik perkebunan asing.
Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, menyerupai meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, dilema sandang status, dan manajemen milik perkebunan asing.
Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat planning Board (Badang Perancang Ekonomi).
Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat planning Board (Badang Perancang Ekonomi).
Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi yaitu sebagai beriku.
- Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
- Bangunan umum vital milik abnormal akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
- Perusahaan modal abnormal akan dikembalikan kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian RI-Belanda.
Usaha yang ditempuh Badan Perancang Ekonomi belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh alasannya yaitu itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi untuk memecahkan dilema ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis.
I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.
I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.
- Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
- Pencegahan penyembelihan binatang pertanian.
- Penanaman kembali tanah-tanah kosong.
- Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.
Di samping itu, pemerintah juga berusaha mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri semenjak zaman Jepang digiatkan lagi.
Selain PTE, juga ada beberapa perjuangan adonan menyerupai Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.
Nah itulah pembahasan mengenai Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk berguru perihal teori perubahan sosial.Selain PTE, juga ada beberapa perjuangan adonan menyerupai Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.
Lihat Detail
√ Pertolongan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan wacana Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara lengkap dan tepat, biar ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.
Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Pada tanggal 19 Agustus 1945, masa berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada (Ikata Atletik Djakarta), yang kini terletak disebelah tenggara Monumen Nasional.
Pada dikala itu, situasi nya menjadi sangat tegang sebab massa perjaka Indonesia berhadapan dengan tentara Jepang. Para pemimpin bangsa menyerupai presiden, wakil presiden, dan para mentri tiba ke Lapangan Ikada.
Pada dikala itu, situasi nya menjadi sangat tegang sebab massa perjaka Indonesia berhadapan dengan tentara Jepang. Para pemimpin bangsa menyerupai presiden, wakil presiden, dan para mentri tiba ke Lapangan Ikada.
Presiden Soekarno menuju mimbar yang telah disediakan. Beliau tidak jadi berpidato dan hanya memberikan beberapa pesan singkat. Beliau meminta iman dan santunan rakyat kepada pemerintah RI dengan cara mematuhi perintah nya.
Presiden kemudian membubarkan massa dan meminta mereka untuk pulang dengan tertib dan tenang. Massa pun menaati pemimpin mereka tersebut
Presiden kemudian membubarkan massa dan meminta mereka untuk pulang dengan tertib dan tenang. Massa pun menaati pemimpin mereka tersebut
Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (sembilan)
Dalam Rangka mewujudkan Negara Republik Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (sembilan) selaku sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menunjukkan santunan terhadap proklamasi kemerdekaan indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan pada tanggal 1 September 1945 melalui telegram. Melalui pernyataan santunan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut, Yogyakarta secara resmi menjadi serpihan dari NKRI dengan kedudukannya sebagai kawasan istimewa.
Nah itulah pembahasan mengenai Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk belajar.
Dukungan tersebut disampaikan pada tanggal 1 September 1945 melalui telegram. Melalui pernyataan santunan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut, Yogyakarta secara resmi menjadi serpihan dari NKRI dengan kedudukannya sebagai kawasan istimewa.
Nah itulah pembahasan mengenai Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk belajar.
Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan wacana Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara lengkap dan tepat, biar ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.
Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Pada tanggal 19 Agustus 1945, masa berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada (Ikata Atletik Djakarta), yang kini terletak disebelah tenggara Monumen Nasional.
Pada dikala itu, situasi nya menjadi sangat tegang sebab massa perjaka Indonesia berhadapan dengan tentara Jepang. Para pemimpin bangsa menyerupai presiden, wakil presiden, dan para mentri tiba ke Lapangan Ikada.
Pada dikala itu, situasi nya menjadi sangat tegang sebab massa perjaka Indonesia berhadapan dengan tentara Jepang. Para pemimpin bangsa menyerupai presiden, wakil presiden, dan para mentri tiba ke Lapangan Ikada.
Presiden Soekarno menuju mimbar yang telah disediakan. Beliau tidak jadi berpidato dan hanya memberikan beberapa pesan singkat. Beliau meminta iman dan santunan rakyat kepada pemerintah RI dengan cara mematuhi perintah nya.
Presiden kemudian membubarkan massa dan meminta mereka untuk pulang dengan tertib dan tenang. Massa pun menaati pemimpin mereka tersebut
Presiden kemudian membubarkan massa dan meminta mereka untuk pulang dengan tertib dan tenang. Massa pun menaati pemimpin mereka tersebut
Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (sembilan)
Dalam Rangka mewujudkan Negara Republik Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (sembilan) selaku sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menunjukkan santunan terhadap proklamasi kemerdekaan indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan pada tanggal 1 September 1945 melalui telegram. Melalui pernyataan santunan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut, Yogyakarta secara resmi menjadi serpihan dari NKRI dengan kedudukannya sebagai kawasan istimewa.
Nah itulah pembahasan mengenai Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk belajar.
Dukungan tersebut disampaikan pada tanggal 1 September 1945 melalui telegram. Melalui pernyataan santunan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut, Yogyakarta secara resmi menjadi serpihan dari NKRI dengan kedudukannya sebagai kawasan istimewa.
Nah itulah pembahasan mengenai Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk belajar.
Langganan:
Postingan (Atom)
© 2020 AnymStore. Made With ❤ Anym