√ Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan berarti acara atau perjuangan bersiklus insan dan bangsa Indonesia yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik menurut kerangka berpikir insan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pembangunan berasal dari kerangka berpikir pancasila bertujuan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertulis didalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah :

1. Melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melakukan ketertiban dunia.

Oleh sebab itu, paradigma pembangunan harus menurut pancasila sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta maju, tetapi tetap berkepribadian Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan menurut paradigma pancasila tentu membutuhkan modal. Modal pembangunan bangsa Indonesia tertuang ke dalam delapan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
2. Kedudukan Geografis yang terletak pada posisi silang dunia.
3. Sumber kekayaan alam yang berlimpah (SDA)
4. Jumlah penduduk yang sangat besar (SDM)
5. Modal rohani dan mental.
6. TNI dan Polri.
7. Modal budaya bangsa yang berkembang sepanjang sejarah.
8. Potensi efektif bangsa.

Modal dasar pembangunan tersebut kemungkinan tercapainya hasil pembangunan yang andal dan bermutu tinggi, menyerupai yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia. Mari kita ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.

Nah itulah pembahasan mengenai Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, agar artikel ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat membantu teman-teman berguru memahami paradigma pembangunan.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan berarti acara atau perjuangan bersiklus insan dan bangsa Indonesia yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik menurut kerangka berpikir insan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pembangunan berasal dari kerangka berpikir pancasila bertujuan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertulis didalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah :

1. Melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melakukan ketertiban dunia.

Oleh sebab itu, paradigma pembangunan harus menurut pancasila sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta maju, tetapi tetap berkepribadian Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan menurut paradigma pancasila tentu membutuhkan modal. Modal pembangunan bangsa Indonesia tertuang ke dalam delapan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
2. Kedudukan Geografis yang terletak pada posisi silang dunia.
3. Sumber kekayaan alam yang berlimpah (SDA)
4. Jumlah penduduk yang sangat besar (SDM)
5. Modal rohani dan mental.
6. TNI dan Polri.
7. Modal budaya bangsa yang berkembang sepanjang sejarah.
8. Potensi efektif bangsa.

Modal dasar pembangunan tersebut kemungkinan tercapainya hasil pembangunan yang andal dan bermutu tinggi, menyerupai yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia. Mari kita ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.

Nah itulah pembahasan mengenai Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, agar artikel ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat membantu teman-teman berguru memahami paradigma pembangunan.

√ Klarifikasi Bentuk Pemerintahan Klasik, Monarki, Dan Republik

Halo teman-teman kali ini aku akan menjelaskan ihwal Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN mengenai Bentuk-Bentuk Pemerintahan Klasik, Monarki, dan Republik secara lengkap dan jelas. Semoga ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

1. Bentuk Pemerintahan Klasik

Dalam teori klasik bentuk pemerintahan sanggup dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya. Seorang filsuf populer yaitu Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi :

1. Monarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

2. Tirani yaitu bentuk pemerintahan negara dimana kekuasaan negara yang tertinggi ditangan satu orang, untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Aristokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

4. Oligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan sekelompok elite, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.

5. Polity yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat.

6. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan rakyat, namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa.

 

2. Bentuk Pemerintahan Monarki

Bentuk pemerintahan Monarki dibedakan menjadi :

1. Monarki Absolut ialah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang di kepalai oleh seorang raja, ratu, atau kaisar yang kekuasaan dan wewenang nya tidak terbataas.

2. Monarki Kunstitusional bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD (konstitusi).

3. Monarki Parlementer yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan dewan legislatif (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

3. Bentuk Pemerintahan Republik

Bentuk pemerintahan Republik sanggup dibedakan menjadi:

1. Republik Absolut, yaitu pemerintahan yang bersifat diktaktor tanpa ada pembatasan kekuasaan.

2. Republik Konstitusional yaitu presiden memegang kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

3. Republik Pemerintahan yaitu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.

Termasuk kemanakah Bentuk Pemerintahan Indonesia? Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik Konstitusional ialah presiden memegang kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Nah itulah pembahasan mengenai Bentuk-Bentuk Pemerintahan Klasik, Monarki, dan Republik, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Bentuk-Bentuk Pemerintahan.

Halo teman-teman kali ini aku akan menjelaskan ihwal Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN mengenai Bentuk-Bentuk Pemerintahan Klasik, Monarki, dan Republik secara lengkap dan jelas. Semoga ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

1. Bentuk Pemerintahan Klasik

Dalam teori klasik bentuk pemerintahan sanggup dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya. Seorang filsuf populer yaitu Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi :

1. Monarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

2. Tirani yaitu bentuk pemerintahan negara dimana kekuasaan negara yang tertinggi ditangan satu orang, untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Aristokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

4. Oligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan sekelompok elite, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.

5. Polity yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat.

6. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan rakyat, namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa.

 

2. Bentuk Pemerintahan Monarki

Bentuk pemerintahan Monarki dibedakan menjadi :

1. Monarki Absolut ialah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang di kepalai oleh seorang raja, ratu, atau kaisar yang kekuasaan dan wewenang nya tidak terbataas.

2. Monarki Kunstitusional bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD (konstitusi).

3. Monarki Parlementer yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan dewan legislatif (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

3. Bentuk Pemerintahan Republik

Bentuk pemerintahan Republik sanggup dibedakan menjadi:

1. Republik Absolut, yaitu pemerintahan yang bersifat diktaktor tanpa ada pembatasan kekuasaan.

2. Republik Konstitusional yaitu presiden memegang kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

3. Republik Pemerintahan yaitu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.

Termasuk kemanakah Bentuk Pemerintahan Indonesia? Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik Konstitusional ialah presiden memegang kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Nah itulah pembahasan mengenai Bentuk-Bentuk Pemerintahan Klasik, Monarki, dan Republik, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Bentuk-Bentuk Pemerintahan.

√ Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai ideal, nilai material, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai lainnya yang terdapat dalam pancasila yaitu nilai usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Adapun nilai dalam sila-sila Pancasila antara lain.

 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai ketuhanan, antara lain :

• Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Membina adanya kerjasama dan toleransi diantara sesama pemeluk agama dan penganut keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan, antara lain :

• Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.
• Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

3. Persatuan Indonesia

Nilai-nilai persatuan bangsa, antara lain :

• Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa.
• Bangga berkebangsaan Indonesia.
• Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan langsung atau golongan.

4. kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai kerakyatan, antara lain :

• Mengakui bahwa setiap insan mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
• Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan baik.
• Mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai keadilan Sosial, antara lain :

• Menjunjung tinggi sifat dan suasana tolong-menolong menurut kekeluargaan.
• Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai sumber nilai pancasila juga merupakan salah satu paradigma pembangunan. Demikian artikel kali ini, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Pancasila Sebagai Sumber Nilai.

Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai ideal, nilai material, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai lainnya yang terdapat dalam pancasila yaitu nilai usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Adapun nilai dalam sila-sila Pancasila antara lain.

 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai ketuhanan, antara lain :

• Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Membina adanya kerjasama dan toleransi diantara sesama pemeluk agama dan penganut keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan, antara lain :

• Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.
• Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

3. Persatuan Indonesia

Nilai-nilai persatuan bangsa, antara lain :

• Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa.
• Bangga berkebangsaan Indonesia.
• Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan langsung atau golongan.

4. kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai kerakyatan, antara lain :

• Mengakui bahwa setiap insan mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
• Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan baik.
• Mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai keadilan Sosial, antara lain :

• Menjunjung tinggi sifat dan suasana tolong-menolong menurut kekeluargaan.
• Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai sumber nilai pancasila juga merupakan salah satu paradigma pembangunan. Demikian artikel kali ini, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Pancasila Sebagai Sumber Nilai.

√ Pengertian Dan Fungsi Ideologi

Kata Ideologi berasal dari bahasa Latin, yaitu idea yang berarti daya cipta sebagai hasil kesadaran insan dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ini lalu meluas sebagai keseluruhan pemikiran, cita rasa, serta segala upaya terutama dibidang politik.

Ideologi juga diartikan sebagai falsafah hidup dan pandangan dunia (dalam bahasa Jerman disebut weltanschauung). Untuk menambah wawasan ihwal pengertian ideologi, simak beberapa pendapat dari beberapa tokoh berikut.

Kamus Ilmiah Populer
Ideologi yaitu impian yang merupakan dasar salah satu sistem politik, paham kepercayaan, dan seterusnya (ideologi sosialis, ideologi islam, dan lain-lain).

Ensiklopedia Internasional
Ideologi yaitu sistem gagasan, keyakinan, dan perilaku yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu.

A. Destult de Tracy 
Ideologi yaitu bab dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain menyerupai pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian ideologi diatas terdapat beberapa bab yang membentuk suatu hal yaitu:

1. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis.
2. Pedoman ihwal cara hidup.
3. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok (kelas, bangsa). 
4. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya.

Fungsi Ideologi

Ideologi memiliki fungsi sebagai berikut :

Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya.

Orientasi dasar dengan membawa wawasan yang memperlihatkan makna serta memperlihatkan tujuan dalam kehidupan manusia.

Norma-norma yang menjadi ajaran dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.

Kekuatan yang bisa menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan.

Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasinya dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Nah itulah pembahasan mengenai Pengertian dan Fungsi Ideologi, agar artikel ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa membantu teman-teman berguru memahami Pengertian dan Fungsi Ideologi.

Kata Ideologi berasal dari bahasa Latin, yaitu idea yang berarti daya cipta sebagai hasil kesadaran insan dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ini lalu meluas sebagai keseluruhan pemikiran, cita rasa, serta segala upaya terutama dibidang politik.

Ideologi juga diartikan sebagai falsafah hidup dan pandangan dunia (dalam bahasa Jerman disebut weltanschauung). Untuk menambah wawasan ihwal pengertian ideologi, simak beberapa pendapat dari beberapa tokoh berikut.

Kamus Ilmiah Populer
Ideologi yaitu impian yang merupakan dasar salah satu sistem politik, paham kepercayaan, dan seterusnya (ideologi sosialis, ideologi islam, dan lain-lain).

Ensiklopedia Internasional
Ideologi yaitu sistem gagasan, keyakinan, dan perilaku yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu.

A. Destult de Tracy 
Ideologi yaitu bab dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain menyerupai pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian ideologi diatas terdapat beberapa bab yang membentuk suatu hal yaitu:

1. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis.
2. Pedoman ihwal cara hidup.
3. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok (kelas, bangsa). 
4. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya.

Fungsi Ideologi

Ideologi memiliki fungsi sebagai berikut :

Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya.

Orientasi dasar dengan membawa wawasan yang memperlihatkan makna serta memperlihatkan tujuan dalam kehidupan manusia.

Norma-norma yang menjadi ajaran dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.

Kekuatan yang bisa menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan.

Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasinya dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Nah itulah pembahasan mengenai Pengertian dan Fungsi Ideologi, agar artikel ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa membantu teman-teman berguru memahami Pengertian dan Fungsi Ideologi.

√ Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari banyak sekali kepingan yang saling bergantung dan berafiliasi satu sama lain dalam menjalankan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. 

Adapun pengertian pemerintahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah.

1. Proses, cara, perbuatan memerintah.
2. Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dapat diartikan pula bahwa pemerintahan yaitu struktur dan prosedur kekuasaan dalam suatu negara, yang merupakan gabungan untuk pekerjaan yang bermacam-macam. Pekerjaan tersebut mencakup penguasaan kekayaan pemerintah, pelaksanaan perusahaan umum, pengawasan acara rakyat, dan pengaturan kedudukan aturan rakyat.

Jadi, sistem pemerintahan sanggup diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas banyak sekali komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Menurut Montesqieu supaya kekuasaan dalam suatu negara tidak menumpuk didalam satu orang saja dan supaya tidak melahirkan suatu kekuasaan yang bersifat mutlak/diktator, maka kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara tersebut dibagi-bagi.

Oleh lantaran itu, Montesqieu mengenalkan suatu teori yang dikenal dengan teori Trias Politica. Sesuai dengan teori Trias Politica, Montesqieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara menjadi 3, yaitu :

1. Legislative Power (kekuasaan legislatif) yaitu kekuasaan yang menciptakan undang-undang.
2. Executive Power (kekuasaan eksekutif) yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang.
3. Yudicative Power (kekuasaan yudikatif) yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan menegakkan undang-undang dan berhak menunjukkan peradilan kepada masyarakat.

Seperti apa sih Pemerintahan yang Baik?

Pemerintah dinilai baik apabila pemerintah tersebut dilihat dari segi aturan dan keadilan mempunyai asas-asas sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum

Maksud dari asas kepastian aturan yaitu setiap kepastian yang diambil oleh pemerintah harus memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga tidak akan ada paksaan, penipu dan kekeliruan, baik kini maupun dikemudian hari.

2. Keseimbangan

Maksudnya yaitu adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hukum. Dalam menjatuhkan hukuman tidak pandang bulu, termasuk pada pejabat pemerintahan apabila melalaikan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan

Maksudnya yaitu setiap tubuh pemerintah harus mengambil tindakan yang sama atas kasus yang fakta nya sama.

4. Kecermatan

Maksudnya yaitu mengharuskan pemerintah bertindak cermat dan teliti dalam pelayanan terhadap masyarakat supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan.

5. Motivasi pada Setiap Keputusan Pemerintah

Maksudnya yaitu bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah harus motivasi yang adil dan jelas, supaya para pihak yang mendapatkan keputusan itu mengerti benar atas keputusan yang dimaksud.

6. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Maksudnya yaitu bahwa pemerintah dihentikan melaksanakan penyimpangan dari kewenangan yang dimiliki sehingga menekan masyarakat di bawahnya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

7. Permainan yang Wajar

Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan yang ada harus menunjukkan kesempatan yang cukup luas bagi warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran.

8. Keadilan dan Kewajaran

Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi tindakan yang tidak masuk akal yaitu terlarang, sehingga sanggup dibatalkan lantaran tidak memenuhi unsur keadilan.

9. Menanggapi Harapan yang Wajar

Maksudnya yaitu bahwa pejabat pemerintah diperlukan melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat, namun tidak diperkenankan memakai kemudahan negara untuk pribadi.

10. Peniadaan Akibat Keputusan yang Batal

Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap pegawai pemerintahan, maka tubuh pemerintahan tidak hanya harus mendapatkan kembali pegawai negeri yang dipecat, tetapi juga harus membayar segala kerugian yang disebabkan keputusan pemecatan yang tidak benar tersebut.

11. Perlindungan atas Pandangan Hidup atau Cara Hidup Pribadi

Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan dihentikan menjatuhkan hukuman terhadap pegawai atau pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pandangan hidup atau cara hidup langsung lantaran setiap pegawai berhak hidup sesuai dengan pandangan hidupnya.

Namun, harus diperhatikan bahwa ada asas ketertiban dinas dan kesusilaan yang harus dihormati dalam lingkungan pegawai/pejabat pemerintahan.

Nah itulah pembahasan mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan, semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Pengertian Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari banyak sekali kepingan yang saling bergantung dan berafiliasi satu sama lain dalam menjalankan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. 

Adapun pengertian pemerintahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah.

1. Proses, cara, perbuatan memerintah.
2. Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dapat diartikan pula bahwa pemerintahan yaitu struktur dan prosedur kekuasaan dalam suatu negara, yang merupakan gabungan untuk pekerjaan yang bermacam-macam. Pekerjaan tersebut mencakup penguasaan kekayaan pemerintah, pelaksanaan perusahaan umum, pengawasan acara rakyat, dan pengaturan kedudukan aturan rakyat.

Jadi, sistem pemerintahan sanggup diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas banyak sekali komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Menurut Montesqieu supaya kekuasaan dalam suatu negara tidak menumpuk didalam satu orang saja dan supaya tidak melahirkan suatu kekuasaan yang bersifat mutlak/diktator, maka kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara tersebut dibagi-bagi.

Oleh lantaran itu, Montesqieu mengenalkan suatu teori yang dikenal dengan teori Trias Politica. Sesuai dengan teori Trias Politica, Montesqieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara menjadi 3, yaitu :

1. Legislative Power (kekuasaan legislatif) yaitu kekuasaan yang menciptakan undang-undang.
2. Executive Power (kekuasaan eksekutif) yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang.
3. Yudicative Power (kekuasaan yudikatif) yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan menegakkan undang-undang dan berhak menunjukkan peradilan kepada masyarakat.

Seperti apa sih Pemerintahan yang Baik?

Pemerintah dinilai baik apabila pemerintah tersebut dilihat dari segi aturan dan keadilan mempunyai asas-asas sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum

Maksud dari asas kepastian aturan yaitu setiap kepastian yang diambil oleh pemerintah harus memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga tidak akan ada paksaan, penipu dan kekeliruan, baik kini maupun dikemudian hari.

2. Keseimbangan

Maksudnya yaitu adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hukum. Dalam menjatuhkan hukuman tidak pandang bulu, termasuk pada pejabat pemerintahan apabila melalaikan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan

Maksudnya yaitu setiap tubuh pemerintah harus mengambil tindakan yang sama atas kasus yang fakta nya sama.

4. Kecermatan

Maksudnya yaitu mengharuskan pemerintah bertindak cermat dan teliti dalam pelayanan terhadap masyarakat supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan.

5. Motivasi pada Setiap Keputusan Pemerintah

Maksudnya yaitu bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah harus motivasi yang adil dan jelas, supaya para pihak yang mendapatkan keputusan itu mengerti benar atas keputusan yang dimaksud.

6. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Maksudnya yaitu bahwa pemerintah dihentikan melaksanakan penyimpangan dari kewenangan yang dimiliki sehingga menekan masyarakat di bawahnya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

7. Permainan yang Wajar

Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan yang ada harus menunjukkan kesempatan yang cukup luas bagi warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran.

8. Keadilan dan Kewajaran

Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi tindakan yang tidak masuk akal yaitu terlarang, sehingga sanggup dibatalkan lantaran tidak memenuhi unsur keadilan.

9. Menanggapi Harapan yang Wajar

Maksudnya yaitu bahwa pejabat pemerintah diperlukan melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat, namun tidak diperkenankan memakai kemudahan negara untuk pribadi.

10. Peniadaan Akibat Keputusan yang Batal

Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap pegawai pemerintahan, maka tubuh pemerintahan tidak hanya harus mendapatkan kembali pegawai negeri yang dipecat, tetapi juga harus membayar segala kerugian yang disebabkan keputusan pemecatan yang tidak benar tersebut.

11. Perlindungan atas Pandangan Hidup atau Cara Hidup Pribadi

Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan dihentikan menjatuhkan hukuman terhadap pegawai atau pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pandangan hidup atau cara hidup langsung lantaran setiap pegawai berhak hidup sesuai dengan pandangan hidupnya.

Namun, harus diperhatikan bahwa ada asas ketertiban dinas dan kesusilaan yang harus dihormati dalam lingkungan pegawai/pejabat pemerintahan.

Nah itulah pembahasan mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan, semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Pengertian Sistem Pemerintahan.

√ Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Halo teman-teman kali ini aku akan menjelaskan perihal Sejarah mengenai Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 yang akan dijelaskan secara lengkap semoga teman-teman dapat memahami dengan baik sebelumnya kita telah mempelajari pancasila sebagai sumber nilai, silahkan dibaca dahulu artikelnya.

Semoga ini dapat membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

Kedudukan dan fungsi pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Sebagai pandangan hidup.
2. Sebagai dasar negara, ialah pancasila yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan negara yang perwujudannya merupakan sumber dari segala sumber hukum.
3. Sebagai kepribadian bangsa, ialah nilai-nilai pancasila menunjukkan corak khas terhadap bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
4. Sebagai jiwa bangsa Indonesia.
5. Sebagai perjanjian luhur.
6. Sebagai ideologi nasional.

Nah itulah pembahasan mengenai Pancasila Sebagai Ideologi Nasional, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat membantu teman-teman berguru memahami Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.

Halo teman-teman kali ini aku akan menjelaskan perihal Sejarah mengenai Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 yang akan dijelaskan secara lengkap semoga teman-teman dapat memahami dengan baik sebelumnya kita telah mempelajari pancasila sebagai sumber nilai, silahkan dibaca dahulu artikelnya.

Semoga ini dapat membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

Kedudukan dan fungsi pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Sebagai pandangan hidup.
2. Sebagai dasar negara, ialah pancasila yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan negara yang perwujudannya merupakan sumber dari segala sumber hukum.
3. Sebagai kepribadian bangsa, ialah nilai-nilai pancasila menunjukkan corak khas terhadap bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
4. Sebagai jiwa bangsa Indonesia.
5. Sebagai perjanjian luhur.
6. Sebagai ideologi nasional.

Nah itulah pembahasan mengenai Pancasila Sebagai Ideologi Nasional, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat membantu teman-teman berguru memahami Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.

√ Banyak Sekali Perilaku Kasatmata Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Sikap positif artinya respons yang di berikan seseorang terhadap sesuatu atau objek yang dihadapi. Sikap positif adalah respon seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, dan segala sesuatu (bisa berupa isu-isu) yang melahirkan perasaan suka, mendukung, dan berpihak.

Pada umumnya sikap positif kita terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka sanggup dilakukan dengan mengamalkan pancasila dengan cara sebagai berikut.

1. Menjunjung Tinggi Sila Pertama

Dengan menempatkan pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sikap dan sikap positif yang harus kalian tunjukkan antara lain.

1. Tidak pernah sekalipun memaksakan agama, kepercayaan, atau keyakinan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
2. Untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, maka harus membuatkan sikap toleransi.
3. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman, maka harus menjalankan segala kewajiban dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah.
5. Mengembangkan sikap tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama sesuai situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.

2. Menjunjung Tinggi Sila Kedua

Bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan sila kedua sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka ? Berikut ini contohnya.

1. Menolong korban banjir, korban gunung meletus, dan acara kemanusiaan lainnya.
2. Tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena.
3. Bersikap empati terhadap siapapun tanpa kecuali.
4. Saling menyayangi terhadap sesama manusia.
5. Tidak membedakan suku bangsa dan keturunan.

3. Menjunjung Tinggi Sila Ketiga

Sesuai dengan sifat ideologi yang terbuka, maka sebagai warga negara kita harus tetap mempertahankan keutuhan dan tegaknya NKRI. Berikut ini beberapa sikap positif terhadap sila ketiga Pancasila.

1. Meningkatkan rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
2. Bersikap rela berkorban untuk bangsa dan negara.
3. Mencintai tanah air dan besar hati terhadap bangsa dan negara Indonesia.
4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Menjunjung Tinggi Sila Keempat

Menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka sanggup ditunjukkan dengan cara :

1. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut orang banyak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Tidak melaksanakan intimidasi dan tindakan anarkis kepada orang atau barang milik orang lain jikalau kita tidak sependapat.
4. Menyadari bahwa setiap insan tanpa kecuali mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
5. Percaya kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan kiprah dengan sebaik-baiknya.

5. Menjunjung Tinggi Sila Kelima

Kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial harus sanggup dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata diseluruh daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Nilai-nilai keadilan sanggup kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan cara:

1. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Giat bergotong royong dilingkungan sekitar.
3. Tidak mencorat-coret tembok, merusak sarana sekolah, dan lain-lain tindakan yang sanggup merugikan kepentingan umum.
4. Mengembangkan semangat kekeluargaan.
5. Menciptakan banyak sekali acara yang sanggup meningkatkan kemajuan melalui acara nyata.

Nah itulah pembahasan Sikap Positif terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahaminya.

Sikap positif artinya respons yang di berikan seseorang terhadap sesuatu atau objek yang dihadapi. Sikap positif adalah respon seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, dan segala sesuatu (bisa berupa isu-isu) yang melahirkan perasaan suka, mendukung, dan berpihak.

Pada umumnya sikap positif kita terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka sanggup dilakukan dengan mengamalkan pancasila dengan cara sebagai berikut.

1. Menjunjung Tinggi Sila Pertama

Dengan menempatkan pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sikap dan sikap positif yang harus kalian tunjukkan antara lain.

1. Tidak pernah sekalipun memaksakan agama, kepercayaan, atau keyakinan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
2. Untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, maka harus membuatkan sikap toleransi.
3. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman, maka harus menjalankan segala kewajiban dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah.
5. Mengembangkan sikap tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama sesuai situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.

2. Menjunjung Tinggi Sila Kedua

Bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan sila kedua sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka ? Berikut ini contohnya.

1. Menolong korban banjir, korban gunung meletus, dan acara kemanusiaan lainnya.
2. Tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena.
3. Bersikap empati terhadap siapapun tanpa kecuali.
4. Saling menyayangi terhadap sesama manusia.
5. Tidak membedakan suku bangsa dan keturunan.

3. Menjunjung Tinggi Sila Ketiga

Sesuai dengan sifat ideologi yang terbuka, maka sebagai warga negara kita harus tetap mempertahankan keutuhan dan tegaknya NKRI. Berikut ini beberapa sikap positif terhadap sila ketiga Pancasila.

1. Meningkatkan rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
2. Bersikap rela berkorban untuk bangsa dan negara.
3. Mencintai tanah air dan besar hati terhadap bangsa dan negara Indonesia.
4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Menjunjung Tinggi Sila Keempat

Menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka sanggup ditunjukkan dengan cara :

1. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut orang banyak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Tidak melaksanakan intimidasi dan tindakan anarkis kepada orang atau barang milik orang lain jikalau kita tidak sependapat.
4. Menyadari bahwa setiap insan tanpa kecuali mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
5. Percaya kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan kiprah dengan sebaik-baiknya.

5. Menjunjung Tinggi Sila Kelima

Kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial harus sanggup dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata diseluruh daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Nilai-nilai keadilan sanggup kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan cara:

1. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Giat bergotong royong dilingkungan sekitar.
3. Tidak mencorat-coret tembok, merusak sarana sekolah, dan lain-lain tindakan yang sanggup merugikan kepentingan umum.
4. Mengembangkan semangat kekeluargaan.
5. Menciptakan banyak sekali acara yang sanggup meningkatkan kemajuan melalui acara nyata.

Nah itulah pembahasan Sikap Positif terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, agar artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahaminya.

√ Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Setelah kalian berguru ihwal mana sistem pemerintahan yang berkembang di dunia, kini mari kita mencermati Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelajarilah setiap uraian dengan teliti.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara kita tidak menganut sistem pemisah kekuasaan (Trias Politica) murni, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (Distribution Power). Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Tidak membatasi secara tegas bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang dilarang saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bab saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 orang saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

A. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

1. Bentuk negara ialah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terdiri atas 34 provinsi termasuk tempat istimewa.
2. Bentuk pemerintahan ialah republik, sedangkan sistem pemerintahannya ialah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan direktur ialah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
4. Kabinet dan menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri dari 2 kamar (bikameral) yaitu dewan perwakilan rakyat dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota dewan perwakilan rakyat dipilih rakyat melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak. Selain forum dewan perwakilan rakyat dan DPD juga terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. dewan perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan tubuh peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

B. Beberapa Variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial Negeri Indonesia

1. Presiden sanggup diberhentikan oleh MPR sewaktu-waktu atas permintaan DPR. Jadi, dewan perwakilan rakyat tetap mempunyai kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Berdasarkan keterangan diatas, ada beberapa perubahan sistem pemerintahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama.

Perubahan gres tersebut antara lain, pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, prosedur check and balance dan derma kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melaksanakan pengawasan dan fungsi anggaran.

C. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Dalam struktur ketatanegaraan terjadi penambahan nama forum negara dan sekaligus abolisi satu forum negara. Cermatilah sketsa berikut.

Bagan diatas ialah struktur ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun struktur amandemen sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut.

D. Kelebihan dan Kelemah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Kelebihan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Adanya pernyataan bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas aturan dan konstitusional. Hal ini memperlihatkan kepastian aturan dan supremasi aturan dalam penyelenggaraan pemerintah negara.
2. MPR yang terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat dan DPR, berwenang mengubah Undang-Undang Dasar dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD. Hal ini pernah dilakukan alasannya ialah presiden dinilai telah melanggar haluan negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, Presiden Soekarno (1867), Presiden B.J. Habibie (1999), dan presiden K.H. Abdurahman Wahid (2002).
3. Jabatan presiden (eksekutif) tidak sanggup dijatuhka oleh DPR, dan sebaliknya presiden tidak sanggup membubarkan DPR. Presiden berhubungan dengan dewan perwakilan rakyat dalam pembuatan Undang-Undang.
4. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil alasannya ialah program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Hal ini dimungkinkan alasannya ialah kabinet (menteri-menteri) yang diangkat dan diberhentikan presiden hanya bertanggung jawab kepada presiden.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Produk aturan belum banyak memihak kepentingan rakyat.
2. MPR merupakan forum negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketepatan-ketepatannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada ketika itu. Contoh, pada masa Orde Baru wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan, meskipun banyak suara-suara rakyat yang menghendaki amandemen.
3. Kurang berpengaruhnya pengawasan rakyat terhadap pemerintah, sehingga ada kecenderungan direktur lebih mayoritas sanggup mengarah ke otoriter. Contoh pada masa Orde Lama presiden sanggup membubarkan dewan perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lain tidak berfungsi bahkan seakan menjadi pembantu presiden. Demikian juga pada masa Orde Baru meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kuran berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan profesional, program-program pemerintahan tidak berjalan efektif dan populasi (berpihak kepada masyarakat).

E. Sistem Pemerintahan yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Pada awal kemerdekaan, negara kita memakai sistem pemerintahan presidensial yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada dewan legislatif tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden.
2. Saat bulan November 1945, sistem pemerintahan Indonesia bermetamorfosis parlementer. Tepat nya ketika dikeluarkannya maklumat Wapres No. X, Pengumuman Badan Pekerja tanggal 14 November 1945, dan Maklumat Pemerintahan pada tanggal yang sama. Sistem ini berlangsung sampai Dekret Presiden tahun 1959
3. Sejak dekret sampai ketika ini, negara Indonesia memakai sistem presidensial.

Demikian artikel kali ini biar sanggup menambah wawasan anda ihwal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia ini dan sanggup bermanfaat untuk semua orang.

Setelah kalian berguru ihwal mana sistem pemerintahan yang berkembang di dunia, kini mari kita mencermati Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelajarilah setiap uraian dengan teliti.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara kita tidak menganut sistem pemisah kekuasaan (Trias Politica) murni, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (Distribution Power). Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Tidak membatasi secara tegas bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang dilarang saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bab saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 orang saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

A. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

1. Bentuk negara ialah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terdiri atas 34 provinsi termasuk tempat istimewa.
2. Bentuk pemerintahan ialah republik, sedangkan sistem pemerintahannya ialah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan direktur ialah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
4. Kabinet dan menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri dari 2 kamar (bikameral) yaitu dewan perwakilan rakyat dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota dewan perwakilan rakyat dipilih rakyat melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak. Selain forum dewan perwakilan rakyat dan DPD juga terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. dewan perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan tubuh peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

B. Beberapa Variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial Negeri Indonesia

1. Presiden sanggup diberhentikan oleh MPR sewaktu-waktu atas permintaan DPR. Jadi, dewan perwakilan rakyat tetap mempunyai kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Berdasarkan keterangan diatas, ada beberapa perubahan sistem pemerintahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama.

Perubahan gres tersebut antara lain, pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, prosedur check and balance dan derma kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melaksanakan pengawasan dan fungsi anggaran.

C. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Dalam struktur ketatanegaraan terjadi penambahan nama forum negara dan sekaligus abolisi satu forum negara. Cermatilah sketsa berikut.

Bagan diatas ialah struktur ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun struktur amandemen sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut.

D. Kelebihan dan Kelemah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Kelebihan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Adanya pernyataan bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas aturan dan konstitusional. Hal ini memperlihatkan kepastian aturan dan supremasi aturan dalam penyelenggaraan pemerintah negara.
2. MPR yang terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat dan DPR, berwenang mengubah Undang-Undang Dasar dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD. Hal ini pernah dilakukan alasannya ialah presiden dinilai telah melanggar haluan negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, Presiden Soekarno (1867), Presiden B.J. Habibie (1999), dan presiden K.H. Abdurahman Wahid (2002).
3. Jabatan presiden (eksekutif) tidak sanggup dijatuhka oleh DPR, dan sebaliknya presiden tidak sanggup membubarkan DPR. Presiden berhubungan dengan dewan perwakilan rakyat dalam pembuatan Undang-Undang.
4. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil alasannya ialah program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Hal ini dimungkinkan alasannya ialah kabinet (menteri-menteri) yang diangkat dan diberhentikan presiden hanya bertanggung jawab kepada presiden.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Produk aturan belum banyak memihak kepentingan rakyat.
2. MPR merupakan forum negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketepatan-ketepatannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada ketika itu. Contoh, pada masa Orde Baru wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan, meskipun banyak suara-suara rakyat yang menghendaki amandemen.
3. Kurang berpengaruhnya pengawasan rakyat terhadap pemerintah, sehingga ada kecenderungan direktur lebih mayoritas sanggup mengarah ke otoriter. Contoh pada masa Orde Lama presiden sanggup membubarkan dewan perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lain tidak berfungsi bahkan seakan menjadi pembantu presiden. Demikian juga pada masa Orde Baru meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kuran berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan profesional, program-program pemerintahan tidak berjalan efektif dan populasi (berpihak kepada masyarakat).

E. Sistem Pemerintahan yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Pada awal kemerdekaan, negara kita memakai sistem pemerintahan presidensial yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada dewan legislatif tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden.
2. Saat bulan November 1945, sistem pemerintahan Indonesia bermetamorfosis parlementer. Tepat nya ketika dikeluarkannya maklumat Wapres No. X, Pengumuman Badan Pekerja tanggal 14 November 1945, dan Maklumat Pemerintahan pada tanggal yang sama. Sistem ini berlangsung sampai Dekret Presiden tahun 1959
3. Sejak dekret sampai ketika ini, negara Indonesia memakai sistem presidensial.

Demikian artikel kali ini biar sanggup menambah wawasan anda ihwal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia ini dan sanggup bermanfaat untuk semua orang.